Cek List APM PN Lubuk Basung

NO	AREA	PENILAIAN	A (100%)
1	KETUA	Manual Mutu : – Struktur TIM PMPN – TUSI – Sasaran Mutu – Kebijakan Mutu – Peta Proses Bisnis	1. Selalu Update 2. Sudah disosialisasikan 3. Manual Mutu sudah diterapkan dengan baik (dibuktikan dengan pelaksanaan asesmen internal, RTM,) 4. Sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung)
2	KETUA	1. Dokumen SAKIP a. Indikator Kinerja Utama (IKU) b. Rencana Strategis (RENSTRA) c. Recana Kinerja Tahunan (RKT) d. RENJA – RKAK/L e. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) f. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Realisasi : Target X 100%) 2. Laporan Tahunan PN yang bersangkutan	1. Dokumen Lengkap dan sesuai 2. Penyusunannya melibatkan seluruh unsur pimpinan dan pegawai 3. Nilai LKJIP minimal “B”
3	KETUA	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU telah menggambarkan fungsi utama dan telah di review Dibuktikan dengan data dukung berupa : – Dokumen IKU – Dokumen rapat (undangan, daftar hadir)
4	KETUA	Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)	1. RENSTRA telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), tujuan dan sasaran organisasi 2. RENSTRA telah berorientasi pada hasil. (dibuktikan dengan data dukung)
5	KETUA	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	1. RKT telah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2. RKT telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran / RKA dan Perjanjian Kinerja. (dibuktikan dengan data dukung)
6	KETUA	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1. Penyusunan LKjIP melibatkan seluruh unsur pimpinan 2. LKjIP telah menyajikan evaluasi dan analisis atas capaian kinerja 3. LKjIP telah disampaikan tepat waktu 4. LKjIP telah disosialisasikan di satker masing-masing
7	KETUA	Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP	1. Evaluasi LKJIP melibatkan seluruh unsur pimpinan (data dukung) 2. Evaluasi LKJIP dilaksanakan pada tahun nilai dikeluarkan 3. Hasil evaluasi terdokumentasi dengan baik 4. Hasil evaluasi disosialisasikan dan ditindaklanjuti.
8	KETUA	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya	1. Sudah disosialisasikan 2. Absensi sudah diterapkan sesuai dengan format Perma No. 7 tahun 2016 baik secara manual maupun Finger print atau elektronik (menyesuaikan dengan sikon) 3. Surat izin keluar kantor, surat cuti, izin keluar negeri, surat tugas, surat cuti sakit sudah diterapkan sesuai dengan format Perma No. 7 tahun 2016 4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti persemester
9	KETUA	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya	1. Sudah disosialisasikan (dibuktikan dengan data dukung berupa notulen rapat) 2. Sudah melakukan pembinaan dan pengawasan melekat 3. Sudah dimonitoring dan evaluasi 4. Sudah ditindaklanjuti dalam bentuk pemberian peringatan, sanksi atau penghargaan
10	KETUA	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WhistleBlowing System) Di Makhamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.	1. Sudah disosialisasikan (dibuktikan dengan data dukung berupa notulen rapat) 2. Sudah melengkapi sarana pengaduan. antara lain: a. aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung; b. layanan pesan singkat/SMS; c. surat elektronik (e-mail); d. faksimile; e. telepon; f. meja Pengaduan; g. form pengaduan; dan/atau h. kotak Pengaduan. 3. Sudah dimonitoring dan evaluasi setiap bulan 4. Sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Perma Nomor 9 Tahun 2016
11	KETUA	Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik	Sudah ada SK pembagian tugas, sudah dilaksanakan dan koordinasi berjalan dengan baik sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 1988
12	KETUA	Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk telah melaksanakan tugas pengawasan dan telah memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun pejabat fungsional dan petugas yang terkait.	1. Sudah ada SK penunjukkan Hakim Pengawas Bidang 2. Sudah ada jadwal pengawasan 3. Ada bukti laporan pengawasan 4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti
13	KETUA	AREA 1 ZI Manajemen Perubahan	1. Tim kerja yang dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup dan Notulen Rapat Pembentukan 2. Dokumen rencana pembangunan ZI 3. Pemantauan/Monitoring dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM di setiap area per bulan 4. Program kerja untuk Perubahan pola pikir dan budaya kerja 5. SK Penetapan Role Model KPN
14	KETUA	Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	1. Struktur ZI sudah dibentuk 2. Masing masing area sudah membuat rencana kegiatan dan jadwal 3. Sudah melaksanakan penilaian mandiri LKE ZI lengkap dengan data dukung 4. Seluruhnya terdokumentasi
15	KETUA	Monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas	1. Monitoring dilakukan Secara Berkala setiap sebulan sekali 2. Laporan Hasil Pelaksanaan masing masing Renaksi yang telah dilaksanakan 3. Evaluasi dan Tindak Lanjut 4. Terdokumentasi
16	KETUA	Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014)	1. Ada SK Tim Penilai dan kriteria penilaian 2. Penilaian meliputi : – Daftar Riwayat Hidup dan Rekam Jejak Kandidat Agen Perubahan – Rencana/Program Perubahan yang Spesifik, Terukur, Logis dalam periode waktu yang jelas – Kedisiplinan, kemampuan komunikasi, tanggung jawab dan inovasi 3. SK Penetapan Agen Perubahan 4. Ada berita acara penilaian 5. Pemilihan dilaksanakan setiap tahun
17	KETUA	Penetapan Role Model (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014) Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas	1. Ada SK penetapan Role Model yang ditetapkan oleh Tim ZI (Area 1) 2. KPN ditetapkan sebagai Role Model di Pengadilan Negeri 3. Selalu diperbarui setiap penggantian pimpinan 4. KPN sebagai role model sudah mendorong kedisiplinan, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja di satkernya dengan program yang terukur 5.Terdokumentasi dengan baik
18	KETUA	Penandatanganan Pakta Integritas	1. Sudah dilaksanakan sesuai PERMENPAN No. 52 Tahun 2014 dan Surat Sekma NO. 131/1/SEK/KU.01/6/2016 2. Sudah diperbarui setiap tahun 3. Pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang berlaku 4. Terdokumentasi dengan baik
19	KETUA	AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana	1. SOP lengkap dan sudah di Monitoring dan Evaluasi setiap tahun 2. Dokumen rencana aksi/kegiatan pembangunan ZI 3. E-office dan ada inovasi 4. Keterbukaan informasi publik (web update, papan pengumuman/monitor biaya – biaya perkara, standar pelayanan pengadilan diinformasikan) 5. Kondisi Before dan After terdokumentasi dengan baik
20	KETUA	AREA 3 ZI Penataan SDM	1. Perencanaan kebutuhan pegawai 2. Dokumen rencana aksi/kegiatan pembangunan ZI 3. Pola mutasi internal 4. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi – Penetapan kinerja individu – SIKEP – Aturan disiplin 5. Kondisi Before dan After terdokumentasi dengan baik
21	KETUA	AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas	1. Keterlibatan pimpinan ( pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan ( Renstra, IKU, RKT, RKAKL ) penetapan ( PKT ), LKJIP 2. Dokumen rencana aksi/kegiatan pembangunan ZI 3. Pengelolaan Akuntabilitas ( renstra, IKU, RKT, RKAKL ) penetapan ( PKT ), monev, LKJIP 4. Terdokumentasi dengan baik 5. Kondisi Before dan After terdokumentasi dengan baik
22	KETUA	AREA 5 Penguatan Pengawasan	1. Pengendalian gratifikasi sudah dimonev (data dukung) 2. Dokumen rencana aksi/kegiatan pembangunan ZI 3. Penerapan SPIP (MR) 4. Sarana pengaduan masyarakat 5. Whistleblowing system/ sudah dibentuk Tim penanganan pengaduan dan sudah bekerja dengan baik (dibuktikan dengan data dukung) 6. Pelaksanaan benturan kepentingan 7. Monev sudah dilaksanakan 8. Kondisi Before dan After terdokumentasi dengan baik
23	KETUA	Pelaporan E-LHKPN	1. Sudah dilaksanakan dengan benar 2. Sudah dilaksanakan tepat waktu setiap tahun/ setiap ada promosi dan mutasi 3. Seluruh tenaga teknis dan pejabat struktural sudah melaporkan (100%) per maret setiap tahunnya 4. Tanda terima dari KPK sudah di upload seluruhnya ke aplikasi SIKEP
24	KETUA	Pelaporan E-LHKASN	Sudah dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu : – 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan atau – 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi atau; – 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan oleh seluruh ASN yang wajib lapor (100%)
25	KETUA	Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014)	1. Sudah ada SK Tim dan SK tatacara Penanganan Benturan Kepentingan, 2. Sudah disosialisasikan oleh KPN tentang Penanganan Benturan Kepentingan 3. Sudah dimonitoring, dievaluasi 4. Sudah ditindaklanjuti 5. Terdokumentasi dengan baik
26	KETUA	Pengendalian gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK	1. Sudah ada SK Tim 2. Sudah ada SK tatacara penanganan gratifikasi 3. Sudah disosialisasikan oleh KPN tentang pengendalian gratifikasi 4. Sudah dimonitoring, dievaluasi dan ditindaklanjuti 5. Terdokumentasi dengan baik
27	KETUA	AREA 6 Penguatan Kualitas Pelayanan	1. Standar pelayanan publik 2. Dokumen rencana aksi/kegiatan pembangunan ZI 3. Budaya pelayanan prima (PTSP dan petugas PTSP) dan inovasi pelayanan 4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (IKM) dan sudah dimonev 5. Hasil survei harus dapat diakses masyarakat/ dipublikasikan 6. Kondisi Before dan After terdokumentasi dengan baik
28	KETUA	Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014	1. Standar pelayanan yang memuat unsur – unsur : dasar hukum, persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya,produk dan pengelolaan pengaduan sudah tepat dan sudah ditetapkan 2. Sudah disosialisasikan kepada petugas dan pengguna 3. Sudah dilaksanakan 4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti.
29	KETUA	Monitoring Administrasi Biaya Perkara	KPN sesuai buku II memerintahkan Panitera secara mendadak untuk meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara kesesuaian antara pencatatan dibuku jurnal dengan uang yang dibrankas maupun di bank setiap 3 bulan sekali (4x dalam setahun) dan dibuatkan BAP
30	KETUA	Penerapan Budaya Kerja a. Pelayanan yang optimal (kecepatan dan ketepatan penangan perkara) b. Kedisiplinan c. Kerjasama d. 5R dan 3S e. Peraturan-peraturan baru di lingkungan Mahkamah Agung f. Sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan budaya kerja	1. Sudah disosialisasikan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dimonitoring 4. Sudah di evaluasi (dibuktikan dengan data dukung)
31	KETUA	Penetapan Majelis Hakim dan PP	1. Penetapan majelis sudah sepenuhnya menggunakan SIPP 2. Penetapan PP sudah sepenuhnya menggunakan SIPP 3. Penginputan dalam SIPP diinput 1 X 24 jam 4. Diinput oleh masing-masing pemilik user (Ketua dan Panitera)
32	KETUA	Pelaksanaan dan Pengawasan Eksekusi	1.Seluruh permohonan eksekusi sudah terdata pada SIPP 2. KPN melakukan monev terhadap pelaksanaan permohonan eksekusi setiap 6 bulan 3. KPN meminta arahan KPT untuk Eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan 4. KPN menyurati Pemohon untuk menanyakan kelanjutan proses jika dalam waktu 30 hari setelah aanmaning tidak ada tindaklanjut dari Pemohon Eksekusi, selanjutnya jika berdasarkan jawaban Pemohon sudah ditindak lanjuti secara sukarela maka diproses sesuai buku pedoman eksekusi Ditjen badilum) dan di data ke dalam SIPP, apabila dalam waktu 30 hari pihak tidak menjawab maka atas perintah KPN, dilakukan penutupan jurnal keuangan eksekusi dan dicatatkan dalam SIPP 5. Sudah terdata dan terdokumentasi dengan baik
33	KETUA	Monitoring SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Sudah dilakukan monitoring evaluasi terhadap : 1. Penyampaian salinan putusan pidana maksimal 14 hari setelah putusan dibacakan 2.untuk perkara perdata, salinan sudah siap 14 hari setelah putusan dibacakan 3. Penyampaian putusan pidana kepada terdakwa, JPU, Rutan/LP 4. Sudah dilakukan secara berkala setiap bulan 5. Hasil Monev sudah ditindaklanjuti 6. Pelaksanaan sudah didokumentasikan dengan baik
34	KETUA	Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi diwilayah hukumnya kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi	1. Sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian permohonan eksekusi terutama menyangkut permohonan eksekusi yang belum dilaksanakan 2. Meminta arahan KPT apabila ada permasalahan penyelesaian eksekusi 3. Sudah melaporkan seluruh permohonan eksekusi (baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan) kepada KPT setiap 6 bulan. 4. Sudah terdokumentasi dengan baik
35	KETUA	Penilaian Prestasi Kerja PNS	1. Sudah dilakukan setiap Bulan 2. Terdokumentasi dengan baik
36	KETUA	Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.	1. Maklumat pelayanan sudah dideklarasikan sesuai dengan isi PERMENPAN No.15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 2. Sudah disosialisasikan melalui berbagai media 3. Penempatan Maklumat Pelayanan di PTSP dan tempat lainnya yang mudah dilihat pengguna layanan 4. Sudah dimonitoring, dievaluasi, ditindaklanjuti
37	KETUA	Pelaksanaan Survei pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 SURVEY-SURVEY	1. Sudah dilakukan survey harian untuk setiap petugas 2. Hasil survei harian dievaluasi secara berkala setiap bulan 3. Sudah disiapkan sarana untuk survei kepuasan Masyarakat dan survei Persepsi Korupsi 4. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti
38	KETUA	Tindak lanjut hasil temuan eksternal dan internal	1. Temuan sudah dimonitoring. 2. Temuan sudah dievaluasi 3. Seluruh temuan sudah ditindaklanjuti secara tertib dan tepat waktu 4. Sudah terdokumentasi dengan baik
39	KETUA	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Lingkungan Pengendalian)	1. Ada Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat (data dukung) 2. Penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan kompetensi 3.Terbentuknya tim pengawasan intern pemerintah pada lingkungan kerja (data dukung) 4. Ada bukti pelaksanaan kerja tim pengawasan intern pemerintah
40	KETUA	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Manajemen Resiko)	1. Telah ditetapkan Tim Manajemen Resiko 2 .Telah melaksanakan rapat untuk menentukan isu internal dan eksternal 3. Telah dibuat langkah-langkah antisipasi penanganan resiko (identifikasi resiko) 4. Melakukan analisa dan level resiko 5. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti.
41	KETUA	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi)	1. Tim SPIP/Manejemen resiko mendeteksi setiap perubahan intern dan ekstern dalam kegiatan monitoring setiap bulan (data dukung) 2.Tim SPIP/ Manejemen resiko memastikan efektivitas pengendalian risiko melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap tahun sekali (data dukung) 3. Melakukan kegiatan identifikasi risiko baru melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap tahun sekali (data dukung) 4. Melakukan sosialiasi perkembangan SPIP setiap tahunnya
42	KETUA	Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI	1. Melakukan sosialisasi SPPT TI 2. Melakukan Monitoring 3. Melakukan Evaluasi dan sudah ditindaklanjuti 4. Sudah terdokumentasi
43	KETUA	Kelengkapan SPPA sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017	Kelengkapan SPPA 1. Ruang tunggu ramah anak korban/saksi, 2. Ruang tunggu ramah anak pelaku (berteralis) 3. Ruang sidang anak, 4. Ruang BaPas/PekSos, 5. Ruang Diversi/Mediasi, 6. Ruang Kaukus, 7. Sarana Teleconfrence.
44	KETUA	Tata tertib persidangan	Jika terpenuhi unsur-unsur: 1. Ada SK KPN tentang penunjukkan petugas piket sidang 2. Petugas piket sidang memahami tugasnya 3. Tata tertib persidangan sudah terinformasikan untuk pengunjung di setiap ruang sidang 4. Hakim dan Panitera sudah masuk dan keluar dari ruang sidang melalui pintu tersendiri 5. Sudah dilakukan Monitoring dan evaluasi terhadap tata tertib dan pengamanan persidangan pada setiap rapat bulanan (data dukung notulen rapat dan dokumen lainnya)
45	KETUA	Proses Assesmen internal	1. Sudah ada SK 2. Sudah membuat jadwal Assesmen dalam 1 tahun 3.Sudah melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Assesmen Internal 4. Sudah ada rencana pelaksanaan untuk setiap Assesmen Internal (yang memuat waktu pelaksanaan, bagian yang diassesmen,nama Assesor yang melaksanakan Assesmen) 5. Sudah ada daftar/list pertanyaan Assesmen internal 6. Assesmen Internal sudah dilakukan secara silang 7.Tindak lanjut hasil temuan sudah dilaksanakan dan sesuai dengan SOP 8. Tindak lanjut sudah dimonitoring dan evalusi (dibuktikan dengan data dukung) 9. Setiap pelaksanaan Assesmen Internal selalu diakhiri dengan RTM 10. Bertanggung jawab terhadap rekaman hasil assesmen internal kepada Document Control untuk dilakukan pengarsipan
46	KETUA	Persidangan Elektronik	1. Persidangan perdata secara elektronik sudah sesuai dengan Perma 1 Tahun 2017 2.Persidangan pidana secara elektronik sudah sesuai dengan Perma 4 Tahun 2020 3.Monev pelaksanaan persidangan elektronik dengan melakukan diskusi reguler 4.Pimpinan selalu memberikan arahan dan memastikan pelaksanaan persidangan secara elektronik berjalan baik dan sesuai ketentuan
47	KETUA	Penerapan Restorative Justice sesuai SK Dirjen 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020	1. Sudah disosialisasikan secara berkala 2. Melakukan diskusi reguler tentang penerapan RJ di pengadilan yang diikuti oleh seluruh hakim (data dukung) 3. Sudah melakukan monev secara berkala tentang penerapan RJ 4.Melaporkan hasil evaluasi penerapan RJ kepada KPT setiap sebulan sekali
48	WAKIL	WKPN sebagai Koordinator Pengawasan	1. WKPN sudah melaksanakan fungsinya sebagai Koordinator Pengawasan Hakim Bidang 2. WKPN sudah membuat rencana dan jadwal pengawasan 3. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengawasan bidang dan kinerja Hakim Pengawas Bidang setiap bulan sekali 4. Sudah ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung)
49	WAKIL	Quality Management Representative (QMR)	1.Sebagai penanggung jawab kegiatan internal assesmen (data dukung notulen rapat dan dokumen RTM) 2. Memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik (melakukan monitoring terhadap dokumen secara berkala) 3. Melakukan evaluasi untuk menjamin dan memastikan mutu dari proses APM (data dukung) 4. Membuat laporan kepada Ketua Tim APM tentang kinerja tim APM dan kebutuhan apapun untuk dikoreksi/perbaikan (data dukung)
50	PANITERA DAN SEKRETARIS	Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. , 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 TATA RUANG DAN PETUGAS PTSP	1. Penataan meja PTSP dan meja e-court sudah sesuai 2.PTSP sudah dilengkapi checklist untuk setiap layanan 3.Petugas sudah mengikuti pelatihan 4.Petugas memahami TUSI dan SOP 5.Sudah ada inovasi layanan 6.Sudah dilakukan survey harian setiap petugas 7. Telah ditunjuk petugas supervisi kegiatan harian PTSP 8. Sudah ada petunjuk jam layanan dan jam istirahat 9. Sudah mempublikasikan seluruh layanan Pengadilan 10. Seluruh tamu sudah mengisi buku tamu elektronik dan PTSP sudah menerapkan nomor antrian pengunjung 11. Sudah mensosialisasikan aplikasi e-raterang kepada masyarakat 12. PTSP sudah menerapkan kebijakan kompensasi
51	PANITERA DAN SEKRETARIS	Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 , 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018, dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 PENGAWASAN DAN PEMBINAAN	1. Telah ditunjuk petugas supervisi kegiatan harian PTSP 2. Panmud sudah melakukan pembinaan dan bimbingan secara berkala (data dukung) 3. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti 4. Terdokumentasi dengan baik
52	PANITERA	Monitoring Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan	Sudah melakukan evaluasi menyangkut: 1. Seluruh permintaan delegasi sudah dilaksankan tepat waktu 2.Seluruh permintaan delegasi melalui SIPP 3. Seluruh tahapan pada kolom delegasi SIPP terinput secara tertib 4. Seluruh pelaksanaan delegasi Panggilan atau pemberitahuan tidak melampaui 14 Hari 5. Sudah dilakukan secara berkala setiap bulan dan dilaporkan kepada KPN 6. Hasil Monev sudah ditindaklanjuti dan terdokumentasikan dengan baik
53	PANITERA	Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju	Pelaksanaan delegasi : 1. Seluruh permintaan delegasi melalui SIPP 2. Seluruh tahapan pada kolom delegasi SIPP terinput secara tertib 3. Bukti pembayaran dikirimkan bersamaan surat permintaan Delegasi 4. Monev dilakukan secara berkala setiap bulan dan ditindaklanjuti 5. Terhadap setiap permintaan bantuan yang belum dilaksanakan oleh PN Pelaksana lebih dari 14 hari maka PN wajib menyurati dengan tembusan kepada KPT jika sudah menyurati dua kali belum juga ada tindaklanjut dari PN Pelaksana maka disurati kembali untuk yang ke tiga kali dengan tembusan kepada Badan Pengawasan
54	PANITERA	Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana	Pelaksanaan delegasi : 1. Seluruh tahapan pada kolom delegasi SIPP terinput secara tertib 2. Seluruh pelaksanaan delegasi Panggilan atau pemberitahuan tidak melampaui 14 hari 3. Dokumen relaas diupload ke SIPP maksimal 1 hari setelah pelaksanaan relaas 4. Dokumen fisik dikirimkan ke PN Pengaju paling lambat pada hari berikutnya setelah pengiriman dokumen secara elektronik 5. Monev dilakukan secara berkala setiap bulan 6. Hasil Monev sudah ditindaklanjuti 7. Pelaksanaan sudah didokumentasikan dengan baik
55	PANITERA	Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kepaniteraan	1. Ada rapat rutin bulanan yang dimulai secara berjenjang dari satuan terkecil (Panmud masing-masing) didampingi Hakim Pengawas Bidang dan dibuktikan dengan notulen rapat 2. Ada monitoring dan evaluasi capaian kinerja, pencatatan keuangan perkara dan kedisiplinan pengisian data pada SIPP setiap bulan 3. Ada tindak lanjut dari hasil evaluasi 4. Terdokumentasi dengan baik
56	PANITERA	Panjar Biaya Perkara	1. Panitera memastikan bahwa surat pengembalian sisa panjar kepada pihak sudah dikirimkan maksimal 5 (lima) hari kerja setelah tanggal minutasi 2. Panitera memastikan bahwa seluruh sisa panjar biaya perkara yang sudah diberitahukan kepada pihak, sudah dikembalikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat 3.Seluruh sisa panjar perkara yang sudah melewati 6 (enam) bulan telah disetorkan ke Kas Negara 4.Panitera memastikan Panmud Perdata melakukan Monev pengembalian sisa panjar biaya perkara secara berkala dan melaporkan kepada panitera setiap bulannya
57	SEKRETARIS	Persidangan Elektronik	1. Memastikan jaringan internet mendukung pelaksanaan persidangan elektronik 2.Memastikan ketersediaan sarana prasarana persidangan elektronik sesuai dengan SK Dirjen Nomor 1693/DJU/SK/HM02.3/12/2020 3.Minimal 1 (satu) ruang persidangan sudah dilengkapi dengan Fasilitas sebagaimana nomor 2 4.Memastikan sarana prasarana tersebut dalam kondisi baik dan terpelihara
58	SEKRETARIS	Layanan Disabilitas di Pengadilan	1. Tersedia Parkir khusus Disabilitas 2. Jalur Guiding Block dan warning Block menuju gedung dan ruangan di pengadilan 3. Ramp/Jalur Landai 4.Alat bantu mobilitas (kursi roda dan tongkat), alat bantu dengar 5. Antrian prioritas 6. Form penilaian personal pada PTSP 7.Kursi tunggu Disabilitas 8.Tempat yang disediakan khusus untuk pengguna kursi roda pada pelayanan PTSP, ruang sidang dan layanan publik lainnya 9. Ruang sidang ramah disabilitas 10. Ruang kesehatan yang dapat digunakan sebagai ruang bagi penyandang disabilitas Intelektual 11. Tersedia daftar pendamping, penerjemah dan petugas lain yang terkait 12. Sudah ada petugas yang mengikuti pelatihan disabilitas 13.Sudah ada papan informasi visual 14. Toilet khusus Disabilitas (tinggi toilet, pegangan rambat, tombol darurat) 15. Sudah ada media informasi braile 16. Website pengadilan sudah dilengkapi screen reader
59	SEKRETARIS	Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai per triwulan	1. Sudah dilakukan secara tertib dan berkala berdasarkan laporan lembar kerja harian dan penilaian prestasi kerja PNS 2. Terdokumentasi dengan baik 3. Pelaksanaan sudah dimonitoring dan evaluasi 4. Sudah ditindaklanjuti
60	SEKRETARIS	Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kesekretariatan	1. Ada rapat rutin bulanan yang dimulai secara berjenjang dari satuan terkecil ( Kasubbag masing-masing) didampingi Hakim Pengawas Bidang dan dibuktikan dengan notulen rapat 2. Ada monitoring dan evaluasi capaian kinerja serta serapan anggaran setiap bulan 3. Ada tindak lanjut dari hasil evaluasi 4. Terdokumentasi dengan baik
61	SEKRETARIS	Implementasi RINGKAS 5R	1.Sudah diterapkan di seluruh bagian 2.Penataan barang / alat kerja sudah dipisah-pisahkan antara yang jarang dipakai dan sering dipakai 3. menyingkirkan barang yang tidak diperlukan 4. Sudah dilakukan monev monev dan ditindaklanjuti
62	SEKRETARIS	Implementasi RAPI 5R	1. Sudah diterapkan di seluruh bagian 2. Penyimpanan barang/ alat sesuai tempat yang telah ditentukan, 3. Sudah diberi label 4. Setiap pegawai pada saat datang dan sebelum pulang harus merapikan dan menyimpan berkas kerja ditempat yang telah disediakan 5. Sudah dilakukan monev dan ditindaklanjuti
63	SEKRETARIS	Implementasi RESIK 5R	1. Sudah diterapkan di seluruh bagian 2. Membersihkan tempat kerja/ lingkungan kerja 3. Membersihkan Peralatan kerja dari debu dan kotoran 4. Sudah dilakukan monev dan ditindaklanjuti
64	SEKRETARIS	Implementasi RAWAT 5R	Sudah membakukan/ menetapkan standar untuk mempertahankan 3 R (Rapi,Ringkas,Resik) yaitu dengan menetapkan : 1. Cara pengendalian, 2. Mekanisme pemantauan, 3. Pemeriksaan berkala 4. Pola tindak lanjut
65	SEKRETARIS	Implementasi RAJIN 5R	1. Seluruh bagian sudah mengimplementasikan Ringkas sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 2. Seluruh bagian sudah mengimplementasikan Rapi sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 3. Seluruh bagian sudah mengimplementasikan Resik sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 4. Seluruh bagian sudah mengimplementasikan Rawat sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM semua harus dibuktikan dengan datadukung pelaksanaan Monev oleh pimpinan
66	SEKRETARIS	Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012	1. Penataan ruang tamu terbuka terlihat oleh umum 2. Penerimaan tamu terkait penanganan perkara harus dihadiri kedua belah pihak 3. Penerimaan tamu terkait penanganan perkara harus mengajukan permohonan kepada Pimpinan Pengadilan 4. Tamu bagi pejabat dan karyawan Pengadilan yang tidak terkait perkara wajib diterima di ruang tamu terbuka
67	SEKRETARIS	Tugas Document Control/ Pengendalian Dokumen (DC)	1. Melakukan penyimpanan arsip hasil kegiatan APM 2. Melakukan pengendalian terhadap kesesuaian dokumen yang beredar 3. Menjadi pusat data dokumentasi tim APM 4. Memastikan kecukupan dokumentasi (formulir-formulir APM yang dikeluarkan oleh Ditjen Badilum) 5. Memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik 6. Membuat laporan kepada QMR tentang kegiatan dokumentasi tim APM
68	SEKRETARIS	Kelengkapan Document pada Document Control	Kelengkapan dokumen Akreditasi, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas 1. Dokumen tertata dengan baik 2. List daftar master dokumen 3. Bukti Distribusi dokumen 4. Penomoran dokumen 5. Penggunaan stamp “terkendali”, “tidak terkendali” dan “kadaluarsa”
69	SEKRETARIS	Sekretaris menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA )	1. Sekretaris melaporkan secara tertulis setiap bulan kepada KPN 2. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi 3. Sudah ditindaklanjuti 4. Terdokumentasi dengan baik
70	SEKRETARIS	Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan	1. Sudah dilakukan secara tertib setiap triwulan 2. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi 3. Sudah ditindaklanjuti 4. Terdokumentasi dengan baik
71	SEKRETARIS	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN)	1. Sudah dilakukan secara tertib setiap persemester 2. Sudah dilakukan secara tertib setiap tahunan 3. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti 4. Terdokumentasi dengan baik
72	SEKRETARIS	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Biro Perlengkapan	1. Sudah mengusulkan secara tertulis, tertib dan berkala 2. Terdokumentasi dengan baik 3. Sudah dilakukan Monev 4. Sudah ditindaklanjuti
73	SEKRETARIS	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang(KPKNL)	1. Sudah dilakukan secara tertib dan berkala 2. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi 3. Sudah ditindaklanjuti 4. Terdokumentasi dengan baik
74	SEKRETARIS	Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Pejabat Penerima Hasil Pekerja/PPHP)	1. Seluruh SK sudah ditetapkan dan tepat sesuai Perpres No 16 Tahun 2018 2. SK sudah diperbaharui setiap tahun 3. Sudah di Monev 4. Sudah Terdokumentasi dengan baik
75	SEKRETARIS	Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK) dan penilaian PKP	1. Sudah diisi secara rutin menggunakan aplikasi/ manual 2. Sudah diverifikasi oleh atasan langsung 3. Sudah di Monev oleh atasan langsung 4. Terdokumentasi dengan baik
76	HAKIM	Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara	1. Minutasi Tepat Waktu 2. Minutasi Sesuai dengan SOP 3. Sudah dimonitoring 4. Sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti (LHP, Buku Pengawasan Bidang, dan Notulen Rapat)
77	HAKIM	Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang	1. Monitoring Berita Acara Sidang sudah selesai 1 hari sebelum hari sidang berikutnya 2. Berita Acara sudah ditandatangani 3. Sudah dimonitoring 4. Sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung)
78	HAKIM	Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara	1. Penetapan hari sidang pertama sudah dilaksanakan dengan menggunakan SIPP 2. Penetapan penahanan sudah dilaksanakan dengan menggunakan SIPP 3. Perpanjangan Penahanan sudah dilaksanakan dengan menggunakan SIPP 4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti
79	HAKIM	Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding	1. Sudah ada SK penunjukkan Hakim Pengawas dan Pengamat 2. Sudah ada jadwal pengawasan 3. Ada bukti laporan pengawasan 4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti
80	HAKIM	Hakim wajib membuat penetapan penundaan sidang secara tertulis apabila jaksa penuntut umum tidak hadir di persidangan	1. Selalu dilaksanakan dengan penetapan 2. Sudah dimonitoring 3. Sudah dievaluasi 4. Sudah ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung)
81	HAKIM	Court Calender	1. Untuk perkara perdata court calender sudah ditandatangani oleh para pihak 2. Untuk perkara perdata sudah dibuat setelah mediasi gagal 3. Untuk perkara pidana court calender sudah ditandantangani Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum/ Terdakwa 4. Untuk perkara Pidana dibuat sejak sidang pertama. 5. Court Calender yang sudah ditandatangani sudah diupload di SIPP untuk selanjutnya diarsipkan di berkas
82	HAKIM	Pengawasan Bidang	1. Melakukan pengawasan setiap minggu 2. Sudah ada data/keterangan hasil pengawasan pada buku pengawasan bidang yang dibuat oleh hakim terkait 3.Membuat Laporan Hasil Pengawasan bidang setiap bulan dan format sudah seragam 4.Mengikuti rapat berjenjang sesuai pengawasan bidang masing-masing
83	PANMUD HUKUM	Survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017	1. Ada Tim survey 2.Survey menggunakan aplikasi SISUPER dari Ditjen Badilum 3. Survey dilakukan 4 kali setahun 4. Laporan Hasil Survey sudah di monev (3 unsur terendah) 5. Hasil evaluasi sudah ditindaklanjuti 6. Hasil survey sudah terpublikasi (website dan di ruang PTSP)
84	PANMUD HUKUM	Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi	1. Ada Tim survey 2.Survey menggunakan aplikasi SISUPER dari Ditjen Badilum 3. Survey dilakukan 4 kali setahun 4. Laporan Hasil Survey sudah di monev (3 unsur terendah) 5. Hasil evaluasi sudah ditindaklanjuti 6. Hasil survey sudah terpublikasi (website dan di ruang PTSP)
85	PANMUD HUKUM	Pencatatan surat masuk/keluar	1. Sudah tercatat 2. Sudah terkendali 3. Sudah menggunakan aplikasi 4. Sudah didistribusikan tepat waktu
86	PANMUD HUKUM	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dievaluasi
87	PANMUD HUKUM	Implementasi SOP	1. KPN sudah menetapkan SK tentang pemberlakuan SOP yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum 2. Sudah dilaksanakan dan tepat waktu 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi
88	PANMUD HUKUM	Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum	1. Dilakukan 1x setiap minggu 2. Melaporkan setiap bulan kepada KPN setelah divalidasi oleh panitera 3. Menindaklanjuti hasil monev yang dilakukan panmud dan seluruh temuan dari pengawasan bidang 4. Terdokumentasi/tercatat
89	PANMUD HUKUM	Pelaporan perkara secara elektronik	1. Telah melaksanakan pelaporan perkara secara lengkap sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 2.Telah melaksanakan pelaporan perkara tepat waktu sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 3. Telah dimonitoring 4. Telah di evaluasi
90	PANMUD HUKUM	Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas)	1. Sudah menggunakan aplikasi SIPP 2. Penataan berkas sudah sesuai dengan penataan aplikasi SIPP 3. Setiap pencarian berkas dapat ditemukan kurang dari 5 menit 4. Ada jadwal perawatan arsip 5. Ruang arsip dilengkapi komputer
91	PANMUD HUKUM	Prosedur Peminjaman Berkas	1. Sudah ada SOP Peminjaman berkas oleh internal dan external 2. Peminjaman berkas disetujui oleh panitera dan diketahui oleh Ketua Pengadilan 3. Sudah ditetapkan batas waktu peminjaman 4. Peminjaman berkas tercatat dengan baik
92	PANMUD HUKUM	Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum	1. Melakukan pelaporan setiap bulan kepada Ditjen Badilum terdiri dari Laporan Jumlah, Jenis konsultasi, waktu layanan dan jenis kelamin yang dibantu melalui POSBAKUM 2. Pelaporan sudah menggunakan aplikasi 3. Panmud Hukum melakukan monitoring secara berkala terhadap Posbakum untuk memastikan bahwa posbakum melaksankan tugasnya dan tidak melakukan larangan sebagaimana dalam peraturan Perma No 1 Tahun 2014 4. Panmud Hukum melakukan evaluasi terhadap kinerja Posbakum setiap tahun
93	PANMUD HUKUM	Posbakum	1. Adanya MoU antara Ketua Pengadilan dengan Lembaga Layanan Bantuan Hukum dan diperbarui setiap tahun 2. Absensi Petugas POSBAKUM 3. Jadwal Piket petugas POSBAKUM 4. Buku tamu 5. Daftar pengacara yang dapat dihubungi untuk perkara prodeo 6. Ada informasi layanan tanpa dipungut biaya yang terpublikasi 7. Tidak boleh ada identitas OBH pada ruang Posbakum (Spanduk, Banner, Logo) 8. Kops Surat OBH tidak menggunakan alamat pengadilan
94	PANMUD PERDATA	Pencatatan surat masuk/keluar	1. Sudah tercatat 2. Sudah terkendali 3. Sudah menggunakan aplikasi 4. Sudah didistribusikan tepat waktu
95	PANMUD PERDATA	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dievaluasi
96	PANMUD PERDATA	Implementasi SOP	1. KPN sudah menetapkan SK tentang pemberlakuan SOP yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum 2. Sudah dilaksanakan dan tepat waktu 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi
97	PANMUD PERDATA	Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum	1. Dilakukan 1x setiap minggu 2. Melaporkan setiap bulan kepada KPN setelah divalidasi oleh panitera 3. Menindaklanjuti hasil monev yang dilakukan panmud dan seluruh temuan dari pengawasan bidang 4. Terdokumentasi/tercatat
98	PANMUD PERDATA	Pemberkesan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan buku II	1. Susunan Berkas Perkara sudah tepat 2. Penjilidan Sudah sesuai ketentuan (warna sampul, checklist, dijahit sesuai ketentuan, dan menggunakan laks) 3. Format Checklist sudah tepat 4. Format Court Calender sudah tepat 5. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi
99	PANMUD PERDATA	Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014	1. Penomoran perkara sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 2. Template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 3. Template putusan sudah menggunakan SIPP
100	PANMUD PERDATA	Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Perdata kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )	1. Selalu dilaksanakan tepat waktu 3 hari setelah BHT 2. Sudah menggunakan Berita Acara 3. Sudah diarsipkan 4. Sudah diinput dalam SIPP dengan tepat waktu
101	PANMUD PERDATA	Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas	1. Sudah menggunakan aplikasi pelaporan Keuangan Perkara serta Penginputan data pada aplikasi komdanas secara tepat dan tertib setiap bulan 2. Pelaporan dilakukan mulai dari tanggal 1 sd 5 setiap bulannya (SEMA Nomor 4 Tahun 2018) 3. Pengiriman dokumen lengkap sesuai aturan 4. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi per bulan 5. Penutupan register sudah dilakukan secara tertib dan ditandatangani
102	PANMUD PERDATA	Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)	1. Perhitungan panjar sudah dilakukan secara otomatis 2. SKUM sudah diberi Nomor (bukan nomor perkara) 3. Pembayaran melalui Bank / multi chanel 4. Terdokumentasi dengan baik
103	PANMUD PERDATA	Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK	– Sudah menggunakan sistem barcode – Sudah menggunakan Direktori Putusan
104	PANMUD PERDATA	Kelengkapan Berkas Banding	1. Berkas yang dikirim ke PT sudah lengkap sesuai dengan ketentuan Buku II 2. Maksimal 14 hari berkas sudah diterima Pengadilan Tinggi 3. Terinput dalam SIPP 4. Terdokumentasi dengan baik
105	PANMUD PERDATA	Kelengkapan Berkas Kasasi	1. Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung 2. Berkas yang diterima Mahkamah Agung sudah lengkap sesuai dengan ketentuan Buku II dan SEMA 1 Tahun 2014 (termasuk dokumen elektronik) 3.Penginputan ke dalam aplikasi SIPP dilakukan 1×24 jam 4. Ceklis kelengkapan berkas PK
106	PANMUD PERDATA	Kelengkapan Berkas PK	1. Berkas yang diterima Mahkamah Agung sudah lengkap sesuai dengan ketentuan Buku II SEMA 1 Tahun 2014 (termasuk dokumen elektronik) 2. Kepatuhan waktu dalam pengiriman berkas peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dalam waktu maksimal 30 hari setelah Pemeriksaan Persidangan (PIDANA) atau 30 hari setelah Jawaban/tanggapan atas alasan PK (PERDATA) 3. Penginputan ke dalam aplikasi SIPP dilakukan 1×24 jam 4. Ceklis kelengkapan berkas PK
107	JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI	Permintaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pengaju)	1.Bukti biaya pengiriman selalu dikirimkan bersamaan dengan permintaan 2. Data permintaan delegasi diisi lengkap dan tertib pada SIPP 3. Kelengkapan dokumen selalu diunggah dan dikirimkan melalui SIPP 4.Memonitor setiap permintaan delegasi keluar dan melaporkan setiap minggu kepada Panitera
108	JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI	Pelaksanaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pelaksana)	1.Jurusita/Jurusita Pengganti mengajukan pencairan anggaran kepada kepada koordinator delegasi setelah ada Surat Tugas 2. Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan relaas kepada Pihak maksimal dua hari sejak surat tugas diterima 3. Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan Relaas pemanggilan/pemberitahuan yang telah dilaksanakan, pada hari yang sama dengan pelaksanaan kepada koordinator delegasi 4. Jurusita/Jurusita Pengganti selalu memberikan bukti pemanggilan/pemberitahuan kepada Koordinator delegasi sebagai pertanggungjawaban
109	JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI	Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana)	1. Koordinator Delegasi/Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemindaian/scanning relaas pemanggilan/pemberitahuan 2. Koordinator Delegasi/Jurusita/Jurusita Pengganti mengunggah ke aplikasi SIPP maksimal pada hari berikutnya setelah penyerahan Relaas dari Jurusita/Jurusita Pengganti 3. Asli Relaas pemanggilan/pemberitahuan dikirimkan paling lama satu hari setelah koordinator menerima relaas dari Jurusita/ Jurusita Pengganti 4. Koordinator Delegasi/Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pengisian data/ informasi termasuk tanggal pelaksanaan, pada aplikasi SIPP
110	PANMUD PIDANA	Pencatatan surat masuk/keluar	1. Sudah tercatat 2. Sudah terkendali 3. Sudah menggunakan aplikasi 4. Sudah didistribusikan tepat waktu
111	PANMUD PIDANA	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dievaluasi
112	PANMUD PIDANA	Implementasi SOP	1. KPN sudah menetapkan SK tentang pemberlakuan SOP yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum 2. Sudah dilaksanakan dan tepat waktu 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi
113	PANMUD PIDANA	Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum	1. Dilakukan 1x setiap minggu 2. Melaporkan setiap bulan kepada KPN setelah divalidasi oleh panitera 3. Menindaklanjuti hasil monev yang dilakukan panmud dan seluruh temuan dari pengawasan bidang 4. Terdokumentasi/tercatat
114	PANMUD PIDANA	Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018	1. Susunan Berkas Perkara sudah tepat 2. Penjilidan Sudah sesuai ketentuan (warna sampul, checklist, dijahit sesuai ketentuan, dan menggunakan laks) 3. Format Checklist sudah tepat 4. Format Court Calender sudah tepat 5. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi
115	PANMUD PIDANA	Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014	1. Penomoran perkara sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 2. Template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 3. Template putusan sudah menggunakan SIPP
116	PANMUD PIDANA	Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )	1. Selalu dilaksanakan 2. Dilaksanakan tepat waktu 3. Sudah menggunakan Berita Acara 4. Sudah diarsipkan dan diinput dalam SIPP
117	PANMUD PIDANA	Checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara	1. Sudah ada checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara 2. Format checklist sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 3. Cheklist Sudah diisi 4. Cheklist sudah ditandatangani
118	PANMUD PIDANA	Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK	– Sudah menggunakan sistem barcode – Sudah menggunakan Direktori Putusan
119	PANMUD PIDANA	Kelengkapan Berkas Banding	1. Berkas yang dikirim ke PT sudah lengkap sesuai dengan ketentuan Buku II 2. Maksimal 14 hari berkas sudah diterima Pengadilan Tinggi (236 KUHAP) 3. Terinput dalam SIPP 4. Terdokumentasi dengan baik
120	PANMUD PIDANA	Kelengkapan Berkas Kasasi	1. Berkas yang dikirim ke Mahkamah Agung sudah lengkap sesuai dengan ketentuan Buku II 2. Untuk laporan kasasi, penahanan maksimum 3 hari sejak adanya permohonan kasasi, harus sudah dilaporkan ke Mahkamah Agung 3. Berkas perkara permohonan kasasi (ditahan) paling lambat 3 hari setelah memori kasasi diterima, dikirimkan ke Mahkamah Agung 4. Berkas perkara permohonan kasasi (tidak ditahan ) paling lambat 30 hari setelah memori kasasi diterima, dikirimkan ke Mahkamah Agung 5. Ceklis kelengkapan berkas kasasi 6. Penginputan kedalam aplikasi SIPP dilakukan 1×24 jam
121	PANMUD PIDANA	Kelengkapan Berkas PK	1. Berkas yang diterima Mahkamah Agung sudah lengkap sesuai dengan ketentuan Buku II 2. Kepatuhan waktu dalam pengiriman berkas peninjuan kembali ke Mahkamah Agung dalam waktu maksimal 30 hari setelah Pemeriksaan Persidangan (PIDANA) atau 30 hari setelah Jawaban/tanggapan atas alasan PK (PERDATA) 3. Penginputan ke dalam aplikasi SIPP dilakukan 1×24 jam 4. Ceklis kelengkapan berkas PK
122	PANMUD PIDANA	Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II)	Berkas sudah dikirim tepat waktu dan lengkap ke Mahkamah Agung
123	PANMUD PIDANA	Pemberkesan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan buku II	1. Susunan Berkas Perkara sudah tepat 2. Penjilidan Sudah sesuai ketentuan (warna sampul, checklist, dijahit sesuai ketentuan, dan menggunakan laks) 3. Format Checklist sudah tepat 4. Format Court Calender sudah tepat 5. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi
124	PANITERA PENGGANTI	Kewajiban PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani	1. Berita Acara Sidang sudah selesai 1 hari sebelum hari sidang berikutnya 2. Sudah diparaf tiap lembarnya dan BA sudah ditandatangani 3. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung) 4. Berita Acara sudah diupload kedalam aplikasi SIPP
125	PANITERA PENGGANTI	Penundaan sidang pada SIPP oleh PP	1.Penundaan sidang sudah diinput secara lengkap kedalam SIPP 2. Penginputan kedalam SIPP sudah 1×24 jam
126	PANITERA PENGGANTI	Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung	– Pengisian pada SIPP sudah sesuai dengan pemberkasan hardcopynya pada setiap tahapannya (uji petik minimal 10 berkas)
127	PANITERA PENGGANTI	Mengerjakan minutasi perkara sesuai SOP	1. Berita Acara sidang selesai maksimal 1 hari sesudah pengucapan putusan 2. Putusan sudah selesai maksimal 1 hari sesudah pengucapan putusan dan diunggah ke SIPP pada hari yang sama 3. Sudah dimonitoring 4. Sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung)
128	PANITERA PENGGANTI	Kesesuaian dokumen-dokumen perkara dengan Template di SIPP	1. Putusan sudah sesuai dengan Template 2. Berita Acara sudah sesuai dengan Template 3. Penetapan -penetapan sudah sesuai dengan Template 4. Court Calender sudah sesuai dengan Template dan diunggah ke SIPP
129	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dievaluasi
130	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Implementasi SOP	1. SOP telah dibuat sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya 2. Sudah dilaksanakan dan tepat waktu 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi
131	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Tertib Pegawai	1. Menggunakan pakaian kerja sesuai dengan ketentuan 2. Sudah memakai tanda pengenal 3. Rapi dan Sopan 4. Disiplin Bekerja pada jam kerja
132	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir)	1. Absensi manual dan finger print sesuai 2. pengisian absensi manual sudah sesuai ketentuan 3. sudah diparaf dan digaris merah oleh petugas 4. sudah dimonitoring dan dievaluasi
133	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir)	1. Sudah selalu dilaksanakan 2. Formulir ijin keluar kantor sesuai SK KMA 3. Surat ijin keluar diketahui pimpinan 4. Pengarsipan surat ijin keluar tertata dengan rapi
134	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan	1. Sudah ada dan sudah tepat 2. sudah ada dokumen Peta kekuatan pegawai 3. terencananya kebutuhan pegawai 4. Daftar urut kepangkatan diperbaharui
135	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Baperjakat dan penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi	1. Sudah ada SK tim Baperjakat 2. Sudah dilaksanakan 3. Proses pelaksanaan baperjakat sesuai dengan aturan yang berlaku (minimal 6 bulan sekali) 4. Penempatan pegawai sudah sesuai kompetensi
136	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Analisa pengembangan kompetensi	1. Training Need Analysis 2. Rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai 3. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan 4. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya 5. unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) 6. monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
137	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Arsip kepegawaian	1. Tersusun secara sistematis sesuai jabatan, lengkap dan rapi 2. Data kepegawaian diperbarui 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi
138	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pengelolaan SIKEP	1. Data Lengkap (100%) 2. Data akurat 3. Data terbaharui 4. Seluruh E doc SK Kepegawaian seluruh pegawai teknis/ non teknis sudah di upload (100%) 5. Data untuk tanda tangan elektronik lengkap (No HP, NIK, Email domain MA, uploud e_doc KTP dengan format jpg atau jpeg dan berwarna)
139	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	RKP, RKGB dan usul pensiun	1. RKP seluruhnya sudah dibuat (untuk periode 1 tahun) 2. RKGB seluruhnya sudah dibuat (untuk periode 1 tahun) 3. Usul pensiun sudah dibuat dan dikirim ke Kanreg setempat 4. RKP, RKGB, dan usul pensiun sudah terinformsikan (melalui papan atau monitor)
140	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pencatatan surat masuk/keluar	1. Sudah tercatat 2. Sudah terkendali 3. Sudah menggunakan aplikasi 4. Sudah didistribusikan tepat waktu
141	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pemberian sanksi dan penghargaan	1. Sudah dilaksanakan sesuai hasil evaluasi (data dukung SK Pimpinan) 2. Ada Berita Acara 3. Terdokumentasi dengan baik 4. Terakomodir dalam sistem promosi 5. Terakomodir dalam sistem mutasi internal
142	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja	1. sasaran kerja pegawai telah dibuat 2. pengisian SKP sudah sesuai dengan Tusi 3. penilaian prestasi kerja dilakukan per bulan 4. sudah diarsipkan dan tertata
143	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti)	– Sudah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017, SK KMA 125 tahun 2009, PERMA 7 tahun 2016 dan SK KMA Nomor 071 Tahun 2008 – Sudah terdokumentasi dengan baik
144	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Penyusunan Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia No. 2 Tahun 2014	1. Sudah sesuai 2. sudah terdokumentasi 3. sudah dimonitoring 4. Sudah dievaluasi
145	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Dokumentasi Rapat/ Notulen Rapat	1. Ditunjuk penanggung jawab notulen oleh Pimpinan satker yang ditetapkan dengan SK 2. Setiap rapat sudah dibuatkan notulen 3. Setiap notulen didokumentasikan menjadi satu kesatuan dengan undangan, foto dan daftar hadir. 4. Sudah terdokumentasi dengan baik
146	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pengelolaan tenaga honorer	1. Proses Perekrutan dilaksanakan secara terbuka 2. Ada kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh KPA dan dituangkan dalam BA 3. SK terdokumentasi dengan baik 4. Evaluasi minimal 1 kali dalam setahun 5. Pembiayaan oleh DIPA 6. Ada kontrak kerja yang ditanda tangani KPA
147	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pengisian Laporan Lembar Kerja (LLK)	Sudah diisi secara rutin menggunakan aplikasi MA/ aplikasi satker ataupun manual dan sudah diverifikasi oleh atasan langsung
148	UMUM DAN KEUANGAN	Pengelolaan surat masuk/keluar di pengadilan	1. Sudah tercatat 2. Sudah terkendali 3. Sudah menggunakan aplikasi 4. Sudah didistribusikan tepat waktu
149	UMUM DAN KEUANGAN	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dievaluasi
150	UMUM DAN KEUANGAN	Implementasi SOP	1. SOP telah dibuat sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya 2. Sudah dilaksanakan dan tepat waktu 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi
151	UMUM DAN KEUANGAN	SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN)	1. Sudah ada SK 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilaporkan 4. Diupdate 5. tersedia data dukung
152	UMUM DAN KEUANGAN	Pencatatan Aset lainnya	1. Sudah ada SK Tim Penilai Kondisi BMN yang diperbaharui setiap tahun 2. Laporan dari Tim Penilai kepada KPB setahun sekali 3. KPB membuat SK Penghentian pemakaian 4. Register Transaksi Harian (RTH) Penghentian Penggunaan BMN 5. Usulan Penghapusan BMN
153	UMUM DAN KEUANGAN	Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN	1. Sudah mengisi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) 2. Laporan Wasdal BMN sudah ditandatangani oleh KPB setiap tahun 3. Laporan sudah dikirim ke KPKNL setempat (sudah ada tanda terima) 4. Terdokumentasi dengan baik
154	UMUM DAN KEUANGAN	Penginputan Aset Tetap	1. Kesesuaian jumlah dan harga barang yang diinput pada SIMAK BMN saat pembelian 2. Kesesuaian Spesifikasi Barang yang diinput 3. Pengarsipan Dokumen Pembelian aset tetap sudah tersusun dengan rapi 4. Sudah di monitoring dan evaluasi
155	UMUM DAN KEUANGAN	Penatausahaan Barang Persediaan	1. Kesesuaian jumlah dan harga barang yang diinput pada aplikasi persediaan saat pembelian 2. Dokumen permintaan barang persediaan dari masing – masing bagian terdokumentasi dengan baik 3. Dokumen serah terima barang sudah di tandatangani oleh masing – masing pihak 4. Terdapat kartu pengawasan pengendalian per item barang persediaan 5. Laporan berita acara opname fisik barang persediaan telah dilakukan per semester
156	UMUM DAN KEUANGAN	Pengelolaan Kendaraan Dinas	1. Penunjukan kendaraan dinas sudah sesuai PMK 76/PMK.06/2015 2. Penggunaan anggaran kendaraan dinas tidak melebihi standar biaya masukan 3. Kartu kendali penggunaan kendaraan dinas telah dibuat 4. Pembayaran pajak STNK telah dibayar dengan tertib
157	UMUM DAN KEUANGAN	Pengelolaan Rumah Dinas	1. Perhitungan sewa rumah dinas telah sesuai dengan keputusan menteri KIMPRASWIL Nomor 373/UPTS/M/2001 2. Pembayaran PBB rumah dinas telah dibayar dengan tertib 3. Terdokumentasi dengan baik 4. Terdapat monitoring dan evaluasi. terhadap Hakim yang mendapat fasilitas rumah dinas dan tunjangan sewa rumah dinas. 5. Nilai HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara) per wilayah telah diupdate secara periodik dalam menghitung tarif sewa.
158	UMUM DAN KEUANGAN	SK Pemegang Rumah Dinas, Kendaraan Dinas dan Perangkat IT	1. Sudah ditetapkan oleh SK 2. Nama di SK sudah sesuai penunjukan 3. Penunjukan SK sudah sesuai ketentuan 4. Terdokumentasi dengan baik
159	UMUM DAN KEUANGAN	Labelisasi barang milik negara	1. Sudah dilaksanakan 2. Sudah dilaporkan pada pimpinan 3. Diupdate 4. Tersedia data dukung
160	UMUM DAN KEUANGAN	Daftar barang ruangan	1. Sudah dilaksanakan 2. Sudah dilaporkan pada pimpinan 3. Selalu diperbarui 4. Tersedia data dukung
161	UMUM DAN KEUANGAN	Layout jalur keluar masuk kendaraan	Jalur masuk dan keluar kendaraan sudah diatur dengan baik (termasuk jalur mobil tahanan dan disesuaikan dengan kondisi pengadilan)
162	UMUM DAN KEUANGAN	Pengaturan lahan parkir	– Tertata dengan baik – Ada petugas parkir – Sudah dipisahkan antara karyawan dengan pengunjung
163	UMUM DAN KEUANGAN	Jalur evakuasi dan titik kumpul	Sudah ada, tepat dan sudah disosialisasikan
164	UMUM DAN KEUANGAN	Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait	1. Tim penanganan bencana sudah dibentuk 2. Simulasi sudah dilaksanakan 3. Sudah dimonitoring 4. Sudah dievaluasi (dibuktikan dengan data dukung)
165	UMUM DAN KEUANGAN	Jalan masuk gedung pengadilan (terkait dengan sterilisasi)	1. sudah satu pintu 2. diawasi oleh CCTV 3. dijaga oleh Petugas Keamanan 4. dilengkapi metal detector
166	UMUM DAN KEUANGAN	Fasilitas untuk penyandang difabel	1. Tersedia jalur bagi difabel 2. Tersedia kursi roda 3. Tersedia toilet khusus difabel 4. Tersedia pembimbing bagi difabel
167	UMUM DAN KEUANGAN	Tersedia informasi tentang : 1. Visi dan Misi, 2. Papan daftar nama hakim, 3. Papan daftar nama mediator, 4. Alur perkara, 5. Alur pengajuan dan penanganan layanan bantuan hukum, 6. Gugatan sederhana, 7. Informasi panjar biaya perkara,	Tersedia seluruhnya
168	UMUM DAN KEUANGAN	Sarana alat pemadam api ringan (APAR)	1. Tersedia APAR 2. Penempatan sudah sesuai 3. APAR tidak kadaluarsa 4. Terkontrol dengan rutin
169	UMUM DAN KEUANGAN	Kebersihan lingkungan pengadilan	1. Lingkungan terlihat bersih 2. Tata Ruang Rapih 3. Ceklist petugas kebersihan 4. Dibersihkan dengan rutin
170	UMUM DAN KEUANGAN	Pemeliharaan sarana dan prasarana (perangkat IT, rumah dinas, kendaraan dinas perlengkapan persidangan dll)	1. Terpelihara dengan baik 2. Dirawat secara rutin 3. Adakartu kontrol 4. SK BMN sesuai peruntukan
171	UMUM DAN KEUANGAN	CCTV	1. Tersedia CCTV 2. Penempatan sesuai 3. Perawatan secara rutin 4. Kondisi layak
172	UMUM DAN KEUANGAN	Petugas keamanan	1. Bersertifikasi 2. Menggunakan Seragam 3. Menggunakan peralatan keamanan 4. Sudah menerapkan 3S
173	UMUM DAN KEUANGAN	Sarana pendukung : 1. Ruang Posbakum, 2. Ruang jaksa, 3. Ruang penasihat hukum, 4. Ruang Laktasi, 5. Ruang tunggu pengunjung, 6. Ruang kesehatan, 7. Perpustakaan	Lengkap dan layak
174	UMUM DAN KEUANGAN	Kontrak kantin (PNBP Kantin)	– Sudah ada perjanjian sewa – bukti setoran ke Negara – Perhitungan sewa sudah dilakukan oleh KPKNL
175	UMUM DAN KEUANGAN	Nilai Kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN)	1. Belanja barang peralatan dan mesin diatas Rp.1.000.000,- dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun telah menggunakan Akun Belanja Modal. 2. Belanja barang gedung dan bangunan diatas Rp.25.000.000,- dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun telah menggunakan Akun Belanja Modal. 3. Barang hasil pengadaan telah diinput ke dalam daftar BMN pada aplikasi SIMAK – BMN.
176	UMUM DAN KEUANGAN	Perjalanan Dinas	1. Pembebanan biaya perjalanan dinas sudah sesuai dengan akun yang tersedia 2. Perjalanan dinas tersebut menghasilkan output kinerja yang jelas 3. Waktu dan tempat tujuan sudah sesuai dengan surat tugas 4. Terdokumentasi dengan baik.
177	UMUM DAN KEUANGAN	Implementasi aplikasi SMART	1. Indikator kinerja telah mengikuti kaidah SMART 2. Penginputan data sudah dilakukan secara tertib 3. Sekretaris melakukan monitoring dan evaluasi per bulan 4. Laporan secara berkala kepada KPN (data dukung)
178	UMUM DAN KEUANGAN	Buku-buku keuangan 1. Buku kas umum (dilengkapi dengan LPJ/akhir bulan) 2. Buku bank 3. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang persediaan, SPM dan penyetoran pajak PPH Pasal 21, 22 dan 23)	1. Lengkap 2. Akurat 3. Bukti sesuai 4. Sisa uang sama dengan brankas
179	UMUM DAN KEUANGAN	SK manajemen pengelolaan keuangan : 1. SK KPA 2. SK Pejabat Pembuat Komitmen 3. SK bendahara pengeluaran/ bendahara pemegang uang muka 4. Bendahara penerima, 5. SK Pembantu Pengelola Keuangan	Lengkap
180	UMUM DAN KEUANGAN	Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan	1. Lengkap 2. Tersusun rapi 3. Tepat waktu 4. Tersimpan dengan baik
181	UMUM DAN KEUANGAN	Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03	1. Antara Data dan Barang Persediaan sudah sesuai 2. Penyimpanan terpisah antara Dipa 01 dan Dipa 03 3. Laporan diserahkan ke Sekretaris 4. Terdokumentasi dengan baik
182	UMUM DAN KEUANGAN	Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang)	1. Terdata dengan baik 2. Jumlah sesuai 3. Tersedia Berita Acara 4. Tersedia tanda terima
183	UMUM DAN KEUANGAN	Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setiap bulan	1. Monitoring sudah dilaksanakan 2. Tersedia Berita Acara 3. Dilaksanakan setiap bulan 4. Terdokumentasi dengan baik
184	UMUM DAN KEUANGAN	Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 Tahun 2006 dari Bapenas setiap triwulan	1. Sudah dilaksanakan 2. Sudah dilaporkan pada pimpinan 3. Diupdate setiap triwulan 4. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi
185	UMUM DAN KEUANGAN	Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK, BMN, SAIBA dan KOMDANAS setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator, SIMAK, BMN dan KPA)	1. Sudah dilaksanakan 2. Sudah dilaporkan pada pimpinan 3. Diupdate setiap bulan 4. Tersedia data dukung
186	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Pengelolaan surat masuk/keluar di pengadilan	1. Sudah tercatat 2. Sudah terkendali 3. Sudah menggunakan aplikasi 4. Sudah didistribusikan tepat waktu
187	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dievaluasi
188	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Implementasi SOP	1. SOP telah dibuat sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya 2. Sudah dilaksanakan dan tepat waktu 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi
189	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Penyusunan RKAK/L	1. Tersedia TOR 2. Tersedia RAB 3. Rekening Listrik/Telephone 3 bulan terakhir 4. Data Perkara
190	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Perawatan dan Pengelolaan sistem TI di pengadilan	1. Terpelihara dengan baik 2. Dirawat secara rutin 3. Ada kartu kontrol 4. Kartu kontrol terisi dengan baik
191	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Perawatan dan Pengelolaan Server	1. Dirawat secara rutin dan Terpelihara dengan baik 2. Tersedia Rak Server pada ruang tersendiri 3. Ada kartu kontrol dan kartu kontrol terisi dengan baik 4. Tersedia 2 (dua) unit AC yang dinyalakan bergantian
192	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Genset	1. Sudah dilengkapi Genset dan masuk dalam BMN 2. Kapasitas tersedia sesuai kebutuhan 3. Dirawat secara rutin dan Terpelihara dengan baik 4. BBM sudah dianggarkan
193	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Pelaporan Keuangan satker DIPA 01 dan 03 (berdasarkan PMK no.22/PMK.05/2016) sesuai dengan standard akutansi pemerintah yang berlaku.	1. Adanya Neraca, 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 3. Laporan Oprasional (LO), 4. Laporan Perubahan Equitas (LPE) dan 5. catatan atas laporan keuangan (calk)
194	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Kepatuhan Backup data sesuai Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019	1. Melakukan backup data minimal 1x dalam satu hari 2. Melakukan singkronisasi ke PT minimal 1x dalam satu hari 3. Melakukan singkronisasi ke MA minimal 1x dalam satu hari 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap backup data
195*	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Standarisasi website pengadilan (Surat Dirjen Badilum No.362/DJU/HM.02.3/IV/2015 Menindaklanjuti launching Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksebilitas Website Pengadilan oleh Ketua MA-RI pada tanggal 17 Maret 2015)	1. Web dapat diakses penyandang difabel 2. Website minimal harus memuat data mengenai : a. RKA-KL b. LRA (Laporan Realisasi Anggaran) c. Indeks Kepuasan Masyarakat d. Indeks Persepsi Korupsi 2. Data selalu terupdate (termasuk profil pengadilan dan berita) 3. Untuk c format publikasi sesuai dengan Lampiran IV Permenpan RB No 14 tahun 2017 4. Untuk d format publikasi sesuai dengan Lampiran IV Permenpan RB No 14 tahun 2017 5. Ada SK Tim Pengelola Website 6. Melakukan monev secara berkala (data dukung)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Lubuk Basung

Cek List APM PN Lubuk Basung

Media Sosial

Link Terkait

Pencarian