Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Lubuk Basung

Jl. Dr. Moh. Hatta No. 538, Lubuk Basung

: 0752-76143     : info@pn-lubukbasung.go.id

Gedung Pn-Lubuk Basung
Jum'at, 19 Oktober 2018

Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Meja Hukum

Layanan :

Persyaratan :

  1. Mengisi blanko Surat Permohonan
  2. Mengisi blanko Surat Pernyataan
  3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) rangkap (diperlihatkan aslinya)
  4. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) rangkap.

Persyaratan :

  1. Akta Notaris sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan memperlihatkan akta aslinya.

Persyaratan :

  1. Surat permohonan dari pemohon1 sebanyak 1 (satu) rangkap
  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi dan penerima kuasa sebanyak 2 (dua) rangkap.
  3. Surat keterangan wali nagari/kepala desa yang menerangkan hubungan pemberi dengan penerima kuasa sebanyak 2 (dua) rangkap dengan aslinya.
  4. Fotocopy Ranji (untuk harta pusaka tinggi) atau Kartu Keluarga (untuk harta pusaka rendah) sebanyak 2 (dua) rangkap dengan aslinya
  5. Materai Rp 6.000,- sebanyak 1 (satu) lembar

Persyaratan :

  1. Surat Kuasa sebanyak 4 (empat) rangkap.
  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Advokat sebanyak 2 (dua) rangkap.
  3. Fotocopy Kartu Advokat sebanyak 2 (dua) rangkap.
  4. Fotocopy Berita Acara Sumpah Advokat sebanyak 2 (dua) rangkap.
  5. Materai Rp 6.000, sebanyak 1 (satu) lembar.

Persyaratan :

  1. Surat permohonan penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap
  2. Surat izin penelitian dari kampus/instansi sebanyak 1 (satu) rangkap.
  3. Biaya Rp 0,- (Gratis)

Persyaratan :

  1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk peminta sebanyak 1 (satu) rangkap.
  2. Surat keterangan dari wali nagari/kepala desa yang menerangkan hubungan pemohon dengan pihak berperkara (bagi yang diwakili) sebanyak 1 (satu) rangkap.
  3. Fotocopy Ranji (untuk harta pusaka tinggi) atau Kartu Keluarga (untuk harta pusaka rendah) sebanyak 1 (satu) rangkap.
  4. Surat keterangan ahli waris dari wali nagari/kepala desa (untuk pihak yang meninggal dunia) sebanyak 1 (satu) rangkap.
  5. Materai Rp 6.000, sebanyak 1 (satu) lembar.
  6. Biaya: PNBP sebesar Rp 5.000,- & Biaya turunan putusan Rp300,- per lembar

Persyaratan :

  1. Surat permohonan sebanyak 1 (satu) rangkap.
  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon sebanyak 1 (satu) rangkap.

Persyaratan :

  1. Surat permohonan dari pemohon sebanyak 1 (satu) rangkap.
  2. Biaya Rp 0,- (Gratis)

Meja Perdata

Layanan :

Persyaratan :

  1. Hardcopy gugatan yang telah diberi materai 6000 dan ditandatangani, sebanyak pihak Tergugat ditambah 8 (delapan) rangkap untuk Pengadilan.
  2. Softcopy gugatan dalam bentuk CD atau flashdisk.
  3. Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum (jika menggunakan kuasa hukum) sebanyak 1 (satu) rangkap.
  4. Biaya ditentukan berdasarkan jumlah pihak sesuai dengan SK Radius Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung

Persyaratan :

  1. Hardcopy Permohonan yang telah diberi materai 6000 dan ditandatangani sebanyak 4 (empat) rangkap
  2. Softcopy Permohonan dalam bentuk CD atau flashdisk.
  3. Surat Kuasa yang telah didaftrakan di Kepaniteraan Muda Hukum (jika menggunakan kuasa hukum) sebanyak 1 (satu) rangkap.
  4. Fotocopy bukti surat /dokumen pendukung yang telah dilegalisir sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap.

Keterangan:

  1. Dokumen pendukung untuk Permohonan perubahan nama:
    • Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebanyak 1 (satu) rangkap.
    • Fotocopy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) rangkap
    • Fotocopy Akta Kelahiran yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu)rangkap
    • Fotocopy Ijazah (jika sudah memiliki ijazah) yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) rangkap.
    • Fotocopy Surat Nikah orang tua yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) rangkap.
    • Jika yang akan diajukan perubahan namanya belum berumur 21 (Dua puluh satu) tahun, maka yang mengajukan permohonan adalah orang tuanya.
  2. Dokumen pendukung untuk permohonan wali/kuasa untuk menjual atau menjaminkan sertifikat tanah ke Bank:
    • Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebanyak 1 (satu) rangkap.
    • Fotocopy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) rangkap.
    • Fotocopy Akta Kelahiran anak yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) rangkap.
    • Fotocopy sertifikat tanah yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) rangkap.
    • Fotocopy Surat Nikah yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) rangkap.
    • Jika suami/isteri sudah meninggal dunia, harus dilengkapi dengan surat keterangan meninggal dunia sebanyak 1 (satu) rangkap.
    • Jika suami/isteri sudah bercerai, maka harus dilengkapi dengan fotocopy Akta Cerai yang sudah dilegalisir sebanyak 1 (satu) rangkap.
  3. Dokumen pendukung untuk permohonan pengangkatan anak (adopsi):
    • Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebanyak 1 (satu) rangkap.
    • Fotocopy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) rangkap.
    • Fotocopy Surat Nikah yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) rangkap.
    • Fotocopy Akta Kelahiran anak yang akan diangkat yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) rangkap.
    • Fotocopy Kartu Tanda Penduduk orang tua anak yang akan diangkat sebanyak 1 (satu) rangkap.
    • Fotocopy Kartu Keluarga orang tua yang anaknya akan diangkat yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) rangkap.
    • Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua anak kepada Pemohon sebanyak 1 (satu) rangkap.
    • Surat keterangan dari Dinas Sosial Setempat

Biaya:

  • Pendaftaran Rp 30.000,-
  • Pemberkasan/ATK Rp 25.000,-
  • Materai Rp 6.000,-
  • Redaksi Rp 5.000,-
  • Biaya Panggilan sebesar SK Radius KPN

Persyaratan :

  1. Para Pihak/Kuasa Para Pihak datang kebagian informasi dan menyebutkan nomor perkara putusan yang diminta.
  2. Para Pihak membawa dan memperlihatkan Relaas pemberitahuan putusan.
  3. Biaya:
    • Materai Rp 6.000,-
    • Turunan Salinan Putusan Rp 300,- per lembar.
    • Biaya Redaksi Rp 5.000,-

Meja Pidana

Layanan :

Persyaratan :

  1. Surat Pengantar Permintaan Izin Penyitaan
  2. Surat Perintah Penyidikan sebanyak 1 (satu) rangkap
  3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebanyak1 (satu) rangkap.
  4. Laporan Polisi sebanyak 1 (satu) rangkap.
  5. Surat Keterangan Identitas orang yang diduga melakukan tindak pidana sebanyak 1 (satu) rangkap. (Harus lengkap dan jelas).
  6. Biaya Rp 0,- (Gratis)

Persyaratan :

  1. Surat Pengantar Permintaan Persetujuan Penyitaan sebanyak 1 (satu) rangkap.
  2. Surat Perintah Penyidikan sebanyak 1 (satu) rangkap.
  3. Surat Perintah Penyitaan sebanyak 1 (satu) rangkap.
  4. Berita Acara Penyitaan sebanyak 1 (satu) rangkap.
  5. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti sebanyak 1 (satu) rangkap.
  6. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebanyak 1 (satu) rangkap.
  7. Laporan Polisi sebanyak 1 (satu) rangkap.
  8. Surat Keterangan Identitas tersangka sebanyak 1 (satu) rangkap. (Harus lengkap dan jelas).
  9. Biaya Rp 0,- (Gratis)

Persyaratan :

  1. Surat Pengantar Permintaan Izin Penggeledahan sebanyak 1 (satu) rangkap.
  2. Surat Perintah Penyidikan sebanyak 1 (satu) rangkap.
  3. Surat Perintah Penggeledahan sebanyak 1 (satu) rangkap.
  4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebanyak1 (satu) rangkap.
  5. Laporan Polisi sebanyak 1 (satu) rangkap.
  6. Surat Keterangan Identitas tersangka sebanyak 1 (satu) rangkap. (Harus lengkap dan jelas)
  7. Biaya Rp 0,- (Gratis)

Persyaratan :

  1. Surat Pengantar Permintaan Persetujuan Penggeledahan sebanyak 1 (satu) rangkap.
  2. Surat Perintah Penyidikan sebanyak 1 (satu) rangkap.
  3. Surat Perintah Penggeledahan sebanyak 1 (satu) rangkap
  4. Berita Acara Penggeledahan sebanyak 1 (satu) rangkap.
  5. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti sebanyak 1 (satu) rangkap.
  6. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebanyak 1 (satu) rangkap.
  7. Laporan Polisi sebanyak 1 (satu) rangkap.
  8. Surat Keterangan Identitas tersangka sebanyak 1 (satu) rangkap. (Harus lengkap dan jelas)
  9. Biaya Rp 0,- (Gratis)

Persyaratan :

  1. Surat Pengantar Permohonan Penetapan Diversi sebanyak 1 (satu) rangkap.
  2. Laporan Polisi sebanyak 1 (satu) rangkap.
  3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebanyak 1 (satu) rangkap.
  4. Surat Perintah Penyidikan sebanyak 1 (satu) rangkap.
  5. Surat Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Diversi sebanyak 1 (satu) rangkap.
  6. Surat Keterangan Identitas Tersangka/ Orang Tua Tersangka/ BAPAS/ Penyidik sebanyak 1 (satu) rangkap. (Harus jelas dan lengkap)
  7. Kesepakatan Diversi
  8. Biaya Rp 0,- (Gratis)

Persyaratan :

  1. Surat Pengantar Permintaan Perpanjangan Penahanan sebanyak 1 (satu) rangkap.
  2. Laporan Polisi sebanyak 1 (satu) rangkap.
  3. Surat Perintah Penyidikan sebanyak 1 (satu) rangkap.
  4. Surat Perintah Penahanan sebanyak 1 (satu) rangkap.
  5. Berita Acara Penahanan sebanyak 1 (satu) rangkap.
  6. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan sebanyak 1 (satu) rangkap.
  7. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dari Kepolisian sebanyak 1 (satu) rangkap.
  8. Berita Acara Perpanjangan Penahanan sebanyak1 (satu) rangkap.
  9. Berita Acara Pendapat (Resume) sebanyak 1 (satu) rangkap.
  10. Surat Keterangan Identitas tersangka sebanyak 1 (satu) rangkap.(Harus lengkap dan jelas)
  11. Biaya Rp 0,- (Gratis)

Persyaratan :

  1. Surat Pengantar Permintaan Perpanjangan Penahanan sebanyak 1 (satu) rangkap.
  2. Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) sebanyak 1 (satu) rangkap.
  3. Surat Perintah Penahanan dari Kepolisian
  4. Resume sebanyak 1 (satu) rangkap.
  5. Surat Keterangan Identitas tersangka sebanyak 1 (satu) rangkap.(Harus lengkap dan jelas)

Persyaratan :

  1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak1 (satu) rangkap.
  2. Photocopy Kartu Keluarga sebanyak 1 (satu) rangkap. (Untuk menjelaskan hubungan antara orang yang akan mengunjungi tahanan dengan tahanan (terdakwa) adalah hubungan keluarga sedarah (seperti suami, isteri, orang tua kandung dan atau anak kandung).
  3. Biaya Rp 0,- (Gratis)

Persyaratan :

  1. Berkas perkara sebanyak 1 (satu) rangkap.
  2. Softcopy Dakwaan.
  3. Biaya Rp 0,- (Gratis)
Terakreditasi "A Excellent"
icon akreditasi

Berdasarkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor TAPM. 165/ QMR / SERTIFIKAT / 11 / 2017 tanggal 20 November 2017.

Survey Kepuasan Publik

Berikan pendapat anda tentang informasi dalam website ini


Pencarian :